Kanwil Kemenkum NTB Komitmen Membangun Zona Integritas, Jangan Ada Pungli
Seperti OBH, desa/kelurahan saat penyuluhan hukum, pemerintah daerah yang menerima harmonisasi dan analisis hukum, notaris, dan kelompok MPIG KI.
Kepala Divisi P3H selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI menyampaikan bahwa dalam persiapan kontestasi WBK/WBBM, ada unsur yang harus dipersiapkan.
Mulai data dukung untuk komponen pengungkit hingga komponen hasil pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK/WBBM.
"Di samping itu, perlu juga diperhatikan capaian pada indeks RB MESO dan inovasi apa yang akan ditonjolkan untuk penilaian WBBM di 2025," ujar Edward James Sinaga.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Wakil Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI juga menyampaikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bukan hanya tanggung jawab sekretariat ZI, tetapi seluruh pegawai Kanwil Kemenkum NTB.
"Untuk kelengkapan data dukung agar masing-masing pokja memahami setiap data dukung yang dibuat karena saat penilaian nanti akan diverifikasi oleh Itjen," ucap Farida.
Farida berharap seluruh Tim Kerja Pembangunan ZI dan jajaran berkomitmen untuk membangun ZI menuju WBBM guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarat. (jpnn)
Kemenkum NTB terus berupaya membangun zona interitas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
