DPRD Bali Rancang Perda Penistaan Agama, Memperkuat Pergub No 25 Tahun 2020

Kasus yang lain terjadi pemaksaan umat non-Hindu yang beraktivitas di jalan saat Nyepi.

“Terhadap pengusaha yang ingin investasi, karena Bali pariwisata budaya, harus diindahkan kaidah-kaidah budaya dan agamanya.

Prosesnya kami menunggu gubernur dilantik,” ujar Wayan Disel Astawa.

Wayan Disel Astawa mengatakan langkah menggodok perda ini adalah jawaban mewujudkan poin tuntutan masyarakat.

Penggodokan perda ini sekaligus memberi semangat kepada masyarakat Bali yang telah peduli dengan simbol-simbol agama yang dinodai.

Wayan Disel Astawa berharap dengan dibentuknya perda yang mengatur lingkup agama, tidak ada lagi penistaan agama baik Hindu maupun agama lainnya di Bali. (lia/JPNN)