Legal Education Program 2025: Kakanwil Pastikan Akses Layanan Hukum Memadai di NTB
bali.jpnn.com, MATARAM - Legal Education Program 2025 resmi dibuka oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Gusti Putu Milawati, Selasa (21/1).
Kakanwil Gusti Putu Milawati membuka kegiatan tersebut didampingi oleh Kadiv Pelayanan Hukum (Yankum) Farida dan Kadiv P3H, Edward James Sinaga.
Legal Education Program 2025 juga dihadiri 570 kepala desa dan lurah di Provinsi NTB yang hadir secara luring maupun daring.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan berbagai program hukum yang akan dilaksanakan pada 2025.
Mulai dari Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan Temu Sadar Hukum tingkat Provinsi NTB.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pemberdayaan Hukum BPHN dan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN.
Program-program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan NTB, memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum.
Hal ini akan diikuti dengan inventarisasi permasalahan hukum yang ada, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Legal Education Program digelar dengan tujuan untuk menyosialisasikan berbagai program hukum yang akan dilaksanakan pada 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
