BPHN Konsultasi Publik Prolegnas Jangka Menengah Periode 2025-2029 di Bali, Penting

Sabtu, 31 Agustus 2024 – 08:46 WIB

Kepala BPHN Kemenkumham, Prof. Widodo Ekajahjana saat menggelar kegiatan konsultasi publik RUU Prolegnas di aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Kamis (29/8). Foto: Kemenkumham Bali

Konsultasi publik ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan, terencana, terpadu, dan sistematis," kata Pramella.

Pramella juga menambahkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan daerah.

"Kami berharap hasil dari konsultasi publik ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas yang lebih baik," tutur Pramella.

Harapannya melalui kegiatan konsultasi publik ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel. (lia/JPNN)