Aliansi Masyarakat Bali Tolak RUU Penyiaran, Tuntut Jokowi Bersikap

Pertama, menolak RUU Penyiaran yang sedang dibahas DPR RI.

Kedua, menolak pasal-pasal yang antikemerdekaan pers, antidemokrasi, antikebebasan berekspresi dan anti-HAM.

Ketiga, menolak monopoli kepemilikan lembaga penyiaran.

Keempat, mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI meninjau ulang urgensi revisi UU Penyiaran atau tidak melanjutkan pembahasan RUU Penyiaran.

Kelima, menuntut Presiden Jokowi dan DPR RI melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan, baik undang-undang baru/pengganti maupun perubahan/revisi undang-undang.

Keenam, menuntut Presiden Jokowi dan DPR RI melibatkan Dewan Pers, organisasi jurnalis, organisasi perusahaan media, dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang beririsan dalam hal pers, demokrasi, dan HAM.

Ketujuh, menuntut Presiden Jokowi dan DPR RI menghapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. (lia/JPNN)