Indonesia Mendesak Perjanjian Ekstradisi Antara Negara ASEAN Segera Disepakati

Jumat, 03 Mei 2024 – 17:11 WIB

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo R. Muzhar memimpin Senior Law Officials' Meeting Working group on ASEAN Extradition Treaty (the 9th ASLOM WG on AET). Foto: Kemenkumham

Dengan adanya perjanjian ekstradisi, tersangka dapat menghadapi proses hukum di Indonesia.

Baca Juga:

Pramella Menghadiri Forum SOM-MLAT dan ASLOM, Dukung Kerja Sama Hukum Lintas Negara ASEAN

Contoh kejahatan online scam yang saat ini sedang marak di kawasan ASEAN," ujar Cahyo R. Muzhar.

Cahyo R. Muzhar menambahkan perjanjian ekstradisi ini akan semakin membatasi ruang gerak para pelaku tindak pidana transnasional yang terorganisir.

Sekaligus meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.

"Sebagai Chair, saya mengajak Negara-Negara ASEAN untuk segera menyelesaikan pembahasan draf AET dan mengambil langkah-langkah yang fleksibel sehingga dapat disepakati tanpa melalui diskusi dan perdebatan yang panjang.

Mengingat mandat yang diberikan kepada ASLOM agar Negara-Negara ASEAN dapat menyelesaikan draf AET tahun ini sebelum pertemuan ASLOM ke-32 di Singapura pada kuartal ketiga 2024,” ucap Cahyo R. Muzhar.

Cahyo R. Muzhar berharap perjanjian ekstradisi antara Negara-Negara ASEAN dapat memudahkan mekanisme pemulangan para pelaku tindak pidana transnasional yang terorganisir yang selama ini sulit dilakukan tanpa perjanjian.

Pasalnya, terdapat beberapa Negara-Negara ASEAN yang mewajibkan perjanjian bilateral sebagai dasar mekanisme ekstradisi.