Ratusan Sopir & Petugas Keamanan Pemprov Bali Protes Terbuka, Menuntut Jadi PPPK

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seratusan sopir dan petugas keamanan di lingkungan Pemprov Bali mendatangi anggota DPR RI I Nyoman Parta.

Berdasar video yang beredar, ada sekitar 180-an sopir dan petugas keamanan mendatangi anggota DPR RI I Nyoman Parta.

Mereka menyalurkan aspirasi terkait keinginan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nyoman Parta yang menerima ratusan sopir dan petugas keamanan di lingkungan Pemprov Bali kaget karena nama mereka tidak masuk dalam daftar yang berkesempatan menjadi PPPK.

Belakangan diketahui yang melayangkan keluhan tersebut bukan hanya yang bekerja di bawah Pemprov Bali, tetapi tenaga honorer di pemerintah kabupaten/kota dan legislatif di daerah.

Dari aduan tersebut, Nyoman Parta pertama kali mengunggah ke media sosial sambil meminta agar Pj Gubernur Bali, OPD Bali dan kabupaten/kota, hingga DPRD agar mengusulkan nama-nama sopir dan petugas keamanan dalam PPPK.

Diketahui awalnya para pekerja tersebut sudah pernah dimintai data nama pada 2022, tetapi mereka tak kunjung mendapat kejelasan hingga akhirnya mendengar sopir akan diganti dengan tenaga outsourcing mulai 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya buka suara terkait aksi ratusan sopir dan petugas keamanan yang menuntut menjadi PPPK.