Kemenkumham Bali Evaluasi 2 Desa Sadar Hukum di Tabanan, Masih Layak atau Tidak?

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Pasaribu menyambut baik kegiatan evaluasi Desa Sadar Hukum yang dilakukan di dua desa di Tabanan.

Menurut Pramella, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa desa-desa yang telah menyandang predikat Desa Sadar Hukum benar-benar memenuhi kriteria dan menjalankan programnya dengan baik.

"Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program Desa Sadar Hukum berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Saya berharap agar program Desa Sadar Hukum ini dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak desa di Bali.

Harapannya akan semakin meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat," ucap Pramella.

Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap tiga tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan.

Kriterianya meliputi konsistensi terhadap empat dimensi, antara lain Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Akses Demokrasi Regulasi. (lia/JPNN)