Jarnas 98 Serahkan Aspirasi ke KPU Bali, Sorot Pariwisata, WNA Nakal & Dualisme PHDI

“Selain itu harus dipastikan pula bahwa lapangan kerja di Bali yang semestinya dapat dipenuhi kebutuhannya oleh SDM lokal Bali tidak direbut oleh WNA yang bekerja secara ilegal di Bali,” imbuh Nyoman Mardika.

Masalah perhatian mental juga harus menjadi perhatian khusus apalagi dengan posisi Bali sebagai daerah yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya.

“Perhatian harus diberikan sejak di bangku pendidikan dasar dan menengah hingga penyediaan fasilitas bagi warga yang mengalami masalah kesehatan mental serta penyediaan tenaga kesehatan jiwa hingga di pelosok Bali,” ucapnya.

Poin lainnya adalah perlunya pemberdayaan lembaga adat dan budaya Bali.

Namun, harus dihindari adanya penyeragaman budaya dan politisasi desa adat.

“Terkait dengan masalah ini, pemimpin Bali harus berkomitmen untuk memediasi penyelesaian dualisme Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam semangat kebersamaan sebagai krama Bali,” katanya.

Para aktivis juga menyoroti masalah perubahan iklim, konservasi lingkungan, penangan masalah sampah dan mitigasi bencana karena perubahan iklim.

Komisioner KPU Bali Jhon Darmawan menyampaikan terima kasih penyampaian aspirasi ini akan memudahkan kerja KPU dalam merancang debat kandidat di tingkat Pilgub Bali maupun di Kabupaten/Kota.