Jokowi Respons Pencabutan Baliho Ganjar – Mahfud MD & PDIP di Bali, Tegas

Hal itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan miskomunikasi di lapangan dan kemudian mempengaruhi persepsi publik.

“Semestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah.

Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucap presiden Jokowi.

Apakah ada indikasi pencopotan dan pemindahan atribut partai menunjukkan pemerintah daerah atau ASN di Bali tidak netral?

Pertanyaan tersebut tidak dijawab Presiden Jokowi dengan lugas.

Presiden Jokowi hanya menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.

"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Presiden Jokowi lagi.

Namun, apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Jokowi menegaskan hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.