Indonesia Minta Parlemen Dunia Fokus Pulihkan Aset Kasus Korupsi

Langkah itu meliputi upaya pemulihan aset yang tidak memerlukan penuntutan hukum.

Kedua, parlemen di setiap negara perlu membuat dasar yang kuat agar berbagai jenis bantuan hukum timbal balik (MLA) dapat terbentuk.

Ketiga, DPR di setiap negara harus memperkuat kehendak politik dan komitmennya, membangun kerja sama antarnegara, dan menggalang dukungan dari berbagai pihak agar aset yang dikorupsi itu dapat dipulihkan.

Fadli Zon mengusulkan agar parlemen di setiap negara membangun sistem yang mengawasi proses pemulihan aset serta penggunaan dananya di kemudian hari.

Wakil Ketua KPK Periode 2015-2019 Laode M. Syarif mengingatkan para anggota DPR bahwa korupsi adalah tindak pidana yang punya pergerakan cepat.

Menurutnya, kerja sama internasional yang konvensional tidak efektif untuk menindak kasus korupsi lintas batas.

Laode mengusulkan agar ada kerja sama konkret antarnegara sehingga korupsi lintas batas dapat diberantas.

Ia mengusulkan kepada parlemen untuk menghapus negara suaka pajak (tax heaven). (antara/lia/jpnn)