BPSDM Gelar TOF Implementasi KUHP, Perkuat SDM Hukum

“Kementerian Koordinator mendukung sepenuhnya segala kegiatan yang menjadikan KUHP baru ini siap diimplementasikan pada 2026.

Para peserta pelatihan ini menjadi corong dalam penyebaran informasi dan edukasi ke masyarakat melalui peran dan bidang kerja masing-masing,” kata R. Andika Dwi Prasetya.

Kepala BPSDM Hukum juga menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin nomor 4 tentang Penguatan SDM dan poin nomor 7 tentang Reformasi Hukum, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kebangsaan.

“BPSDM Hukum berkomitmen menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila seperti tercantum dalam Asta Cita nomor 1.

Oleh karena itu, kami akan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran ke depan,” ucap Gusti Ayu Putu Suwardani.

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, dan pakar hukum pidana nasional Dr Yenti Garnasih.

Gusti Ayu Putu Suwardani berharap para fasilitator dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami KUHP baru secara substansi, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mendukung penuh pelatihan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP ini guna meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia. (jpnn)