Fixed, Pendanaan Bus Trans Metro Dewata Pakai Dana Sharing, Menhub Blak-blakan
bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali serta Pemkab/Pemkot di wilayah Sarbagita terkait kelanjutan program Buy the Service (BTS) di wilayah tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, disepakati bahwa pendanaan Bus Trans Metro Dewata (TMD) di Bali akan dilakukan melalui skema sharing.
Pemprov Bali serta Pemkab/Pemkot akan memanfaatkan dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai amanat PP 35 Tahun 2023.
Dana yang digunakan minimal 10 persen untuk membiayai peningkatan moda transportasi umum.
Sebagai asumsi perhitungan, berdasarkan data 2023, Pemprov Bali mengalokasikan setidaknya lima persen dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 150 miliar.
Angka ini cukup untuk membiayai kebutuhan anggaran BTS di kawasan Sarbagita yang rata-rata membutuhkan Rp 85 miliar per tahun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
"Keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa semakin nyaman menggunakan angkutan umum," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.
Dalam rapat koordinasi bersama Kemendagri disepakati bahwa pendanaan Bus Trans Metro Dewata (TMD) di Bali akan dilakukan melalui skema sharing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
