Paralegal Justice Award 2024: Bali Masuk 10 Peserta Terbaik

Wadah ini justru untuk memotivasi kepala desa dan lurah memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat.

"Gelar tersebut dapat dicabut Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik," kata Widodo Ekatjahjana.

Hasil yang diraih oleh Provinsi Bali cukup membanggakan.

Pasalnya, 22 peserta dianugerahi Sertifikat Kepala Desa dan Kepala Lurah sebagai Non-Litigation Peacemaker (NLP) serta empat peserta menerima penghargaan Paralegal Justice Award dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ).

Selain itu, penghargaan Wiloka Legal Culture diraih oleh Camat Kuta Selatan Ketut Gede Artha.

Yang mendapatkan nominasi Top Ten di Provinsi Bali adalah Lurah Karangasem, sementara Anugrah Paselda (Panitia Seleksi Daerah) terbaik diraih Kota Denpasar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengapresiasi pencapaian luar biasa yang diraih oleh Provinsi Bali dalam ajang Paralegal Justice Award 2024.

"ini mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan komitmen para kepala desa dan lurah di Bali dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan menciptakan lingkungan yang tertib hukum," ujar Pramella Pasaribu.