Kemenkumham Bali Evaluasi Desa Bebandem Peraih Predikat Desa Sadar Hukum, Penting

Rabu, 20 Maret 2024 – 15:18 WIB

Tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali melakukan evaluasi terhadap Desa Bebandem terkait predikat Desa Sadar Hukum (DSH) yang telah diraihnya pada 18 – 19 Maret 2024. Foto: Humas Kemenkumham Bali

"Ada beberapa indokator penilaian evaluasi DSH, jika skor di bawah 30, maka predikat DSH akan dicabut.

Baca Juga:

Kanwil Kemenkumham Kepri Studi Tiru Pembangunan ZI di Bali, Ini yang Dicari

Oleh karena itu, itu kami harap Desa Bebandem dapat memenuhi data dukung dengan melakukan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan," kata Isya Nalapraja.

Sekretaris Desa Bebandem Ketut Gali Wahyu menyambut baik evaluasi ini.

Ketut Gali Wahyu menegaskan komitmen Desa Bebandem untuk mempertahankan predikat DSH melalui berbagai upaya.

Seperti penyediaan informasi hukum dan layanan bantuan hukum, serta penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi melalui mediasi.

"Desa Bebandem memiliki komitmen untuk mempertahankan predikat DSH, salah satu contohnya adalah penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi melalui mediasi," ucap Ketut Gali Wahyu.

Meskipun demikian, Sekretaris Desa mengakui bahwa desa masih perlu meningkatkan dokumentasi kegiatannya agar lebih sistematis.

Desa Bebandem juga telah mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) 2024 untuk kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan.