Kemenag: Pelaku Usaha Nonhalal di Bali tak Masuk Program Sertifikasi, Fixed

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Bali meluruskan soal program sertifikasi halal bagi pelaku usaha skala besar, UMKM, hingga pedagang kaki lima yang baru saja dirilis pemerintah.

Kepala Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali Abu Siri meminta jangan menyalahartikan kebijakan Kemenag tersebut.

Pasalnya, di Bali proses sertifikasi halal telah berjalan terhadap usaha kuliner skala besar, UMKM, pedagang kaki lima, atau tempat-tempat penyembelihan yang memang tepat sasaran memenuhi syarat.

“Sertifikasi halal tidak ada unsur paksaan, tetapi kebutuhan pengusaha untuk mencari sertifikat halal,” ujar Abu Siri.

Oleh karena itu, pelaku kuliner nonhalal di Bali tidak perlu khawatir dengan kebijakan baru dari Kementerian Agama tersebut.

“Tidak perlu khawatir, karena memang kuliner nonhalal tidak termasuk dalam program sertifikasi halal,” kata Abu Siri.

Menurut Abu Siri, program sertifikasi halal yang ditargetkan Kemenag rampung paling akhir pada 17 Oktober 2024 bukan untuk usaha nonhalal.

Bali terkenal dengan adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya, terutama mayoritas umat Hindu.