Kemendagri Dorong Daerah Siapkan Anggaran Transisi EBT, Penting

bali.jpnn.com, BADUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan transisi energi baru terbarukan (EBT) terutama di bidang anggaran.

Salah satu kendala pengembangan EBT di daerah saat ini lantaran masih rendahnya alokasi anggaran untuk urusan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, rendahnya alokasi anggaran untuk EBT lantaran program ini belum jadi prioritas.

Agus Fatoni saat mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Badung, Bali, Rabu (9/11) mengatakan daerah masih menganggap transisi EBT merupakan urusan pilihan.

Hal ini berbeda dengan perhatian Pemda terhadap urusan pemerintahan wajib.

"Kita perlu mencermati kembali UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah," ujar Agus Fatoni.

Untuk mendukung transisi energi, Pemda perlu mempertimbangkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas.

Dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai anggaran pendukung EBT di samping untuk mendukung kinerja urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.