Ratusan Sopir Truk Turun Unjuk Rasa di Gilimanuk Bali, Tolak Diskriminasi

“Kami para sopir truk minta pemerintah mengkaji lagi aturan terkait ukuran dan muatan truk," kata Sugi Hartoyo.

Sugi meminta pemerintah tidak tebang pilih dan diskriminasi saat menerapkan aturan, baik terhadap perusahaan ekspedisi maupun sopir yang memiliki truk sendiri.

Kepala Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Bali Kompol Rahmawati yang turun bersama Polres Jembrana mengamankan jalannya aksi minta para sopir truk bersabar.

Mantan Wakapolres Tabanan ini ini berjanji akan menyampaikan masalah ini ke atasan.

"Yang diterapkan adalah undang-undang yang sudah ada sejak tahun 2009. Karena itu, keputusan ada di pusat," kata Kompol Rahmawati.

Koordinator Satuan Pelaksana UPPKB Cekik Made D. Arya Negara yang membawahi jembatan timbang mengatakan hanya menjalankan undang-undang yang sudah ada sejak tahun 2009.

Menurut Made D. Arya Negara, normalisasi ukuran kendaraan diberikan waktu selama enam bulan, yang bisa dilakukan di tempat pengujian kendaraan.

Sementara untuk bobot muatan, toleransi hingga 15 persen.