Bali Berbasis Energi Hijau, PLTS Kubu Karangasem Segera Operasi

Ia menjelaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik juga telah diatur dalam regulasi yakni Permen ESDM No 39 Tahun 2017, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konversi Energi.

“Pasal 22 Ayat 1, menyebutkan harga pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Permen ini. Sehingga harganya sudah diatur dalam permen ini, tinggal jalan saja,” kata Wiluyo.

Pihaknya menyampaikan perhatiannya terhadap produksi listrik yang fluktuatif, di mana pada awal pengoperasian pembangkit produksi kwh listrik sangat tinggi dan kemudian trennya menurun hingga saat ini.

“Tahun 2014 ada kenaikan, tahun 2015 turun, namun semakin ke sini trennya semakin menurun dan dikhawatirkan jika aset ini tidak segera dioperasi dan dipelihara dengan baik dapat mengakibatkan padam, karena ada penurunan produksi dan penurunan kualitas,” ucapnya. 

Wiluyo menjelaskan bahwa kasus yang sama terjadi di Bangli, dengan PLTS yang dibangun oleh kementerian ESDM, namun terdapat perbedaan yakni PLTS di Bangli telah diserahkan kepada Perusda untuk dilakukan pengelolaan di tahun 2017. 

“Pada 29 November 2017 PLN sudah menandatangani SPJBTL, telah melakukan transaksi dan beroperasi dengan baik,” kata dia. 

Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Doni Maryadi Oekon mengatakan Bali memiliki potensi pengembangan PLTS yang cukup besar yakni sekitar 26,4 GWP.

“Maka tidak salah jika Kementerian ESDM menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi pilot project pengembangkan PLTS skala besar pertama di Indonesia dimana salah satunya adalah PLTS 1 MWP On Grid Karangasem yang saat ini dikunjungi,” ujarnya.