Kemenkum NTB Dorong Posbankum Jadi Pilar Keadilan Masyarakat Desa
bali.jpnn.com, SUMBAWA - Penguatan akses keadilan masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan terus dilakukan Kanwil Kemenkum NTB.
Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat kolaborasi penyelesaian permasalahan hukum masyarakat melalui mekanisme mediasi, Selasa (3/11).
Koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini bersama Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa Rimas Intan Katari, dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Rimas Intan Katari berkonsultasi mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi.
Terutama terkait pentingnya pendampingan dan edukasi hukum agar masyarakat memahami tahapan penyelesaian permasalahan melalui mediasi.
Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB menjelaskan bahwa Posbankum menyediakan layanan informasi dan konsultasi hukum, pendampingan awal oleh paralegal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum melalui mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Erbata Sri Muliatini mengapresiasi koordinasi tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antarlembaga.
Pertemuan juga membahas peningkatan kapasitas paralegal melalui sosialisasi dan pendampingan teknis serta peluang pelaksanaan kegiatan bersama antara Kanwil Kemenkum NTB dan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa.
Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat kolaborasi penyelesaian permasalahan hukum masyarakat melalui mediasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
