Kemenkum NTB Sosialisasi IRH 2027, Dorong Penguatan Reformasi Hukum Daerah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mematangkan persiapan menghadapi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027.

Langkah ini ditegaskan melalui gelaran Sosialisasi Variabel dan Indikator Penilaian IRH 2027 sekaligus Evaluasi dan Tindak Lanjut IRH 2026.

Melalui forum tersebut, Kemenkum NTB mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan regulasi di daerah masing-masing.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (1/9/2026) tersebut diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Hadir juga Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH Nusa Tenggara Barat, serta seluruh Tim Kerja Asesor Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan IRH Tahun 2026 menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesiapan menghadapi penilaian tahun berikutnya.

Menurutnya, adanya perubahan variabel, indikator, dan data dukung pada Penilaian IRH Tahun 2027 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat dipersiapkan sejak awal.

“Hasil penilaian IRH Tahun 2026 harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas pengelolaan regulasi di daerah.