Royalti Musik Bukan Pajak! Kemenkum NTB Edukasi Pelaku Usaha Soal Hak Cipta

Kakanwil Milawati juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, pencipta, musisi, komunitas kreatif, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual.

Menurut Kakanwil Milawati, pemahaman mengenai mekanisme royalti perlu terus diperluas agar masyarakat memahami bahwa royalti bukan merupakan pajak, melainkan bentuk kompensasi atas penggunaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Narasumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta Direktorat Penegakan Hukum memberikan pemaparan mengenai ketentuan hak cipta.

Mereka juga memaparkan mekanisme lisensi, tata kelola penghimpunan dan distribusi royalti, serta aspek kepatuhan dan penegakan hukum terhadap penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.

Disampaikan pula bahwa kontribusi royalti di Nusa Tenggara Barat pada 2025 dari 13 sektor utama tercatat sebesar Rp539.361.800 dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor karaoke, hotel, dan restoran.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hak cipta.

Termasuk upaya penggalian dan penginventarisasian musik daerah di Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari pendataan dan pelindungan kekayaan intelektual lokal.

Dengan sinergi seluruh pihak, ekosistem musik yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan. (jpnn)