Kanwil Kemenkum NTB Dorong Penguatan Kebijakan Publik di Lombok Timur

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kabag Hukum Pemkab Lombok Timur Biawansyah Putra mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum NTB membangun sinergi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendorong kebijakan publik yang semakin berkualitas.

“Melalui Forum Komunikasi Kebijakan, kami ingin membangun ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan data, analisis, dan kebutuhan daerah.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.

Dalam diskusi, kedua pihak turut membahas tahapan pembentukan kerja sama mulai dari perencanaan, penjajakan, perumusan naskah hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Timur sepakat melanjutkan koordinasi teknis untuk menentukan ruang lingkup kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti.