Kemenkum NTB Susun Peta Permasalahan Hukum 2026, Gandeng Polda hingga BNN

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat formulir permintaan data bulanan dalam rangka penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Wilayah Tahun 2026, Senin (10/8).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB tersebut merupakan tindak lanjut program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Tujuannya untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rapat melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Pengadilan Tinggi NTB, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, BPN Provinsi NTB dan BNN NTB.

Hadir juga Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, serta Balai
Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB.

Keterlibatan lintas instansi diperlukan agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi permasalahan hukum secara lebih komprehensif.

Dalam pembahasan, masing-masing instansi menyampaikan data permasalahan hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan yang teridentifikasi antara lain tindak pidana konvensional, narkotika, korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan permasalahan pertanahan.