Bendahara Pemprov Bali Diganjar 2 Tahun Gara-gara Bikin Laporan Fiktif, Begini Modusnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Biro Aset Setda Pemprov Bali, Nyoman Pasek Suwarsana akhirnya menerima karma dari perbuatannya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai Gede Putra Astawa menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Nyoman Pasek Suwarsana.

Dalam amar putusannya, hakim mengatakan, terdakwa terbukti mengorupsi uang negara sebesar Rp 626 juta dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Hakim dalam amar putusannya sepakat dengan JPU.

Hakim mengatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsider. 

Selain pidana badan, pria kelahiran Ambon, 7 September 1966 itu juga dijatuhi pidana denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Tak hanya itu saja, Suwarasana juga harus membayar uang pengganti sesuai yang dinikmati, yaitu Rp417,7 juta.

“Jika tidak bisa membayar uang pengganti diganti delapan bulan kurungan,” kata Kasipenkum Kejati Bali A Luga Harlianto dilansir dari Radarbali.id.