Heboh Nakes Jadi Korban Pelecehan, Kemenkes: Stop Layanan Medis Jika Terancam!
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tenaga kesehatan (nakes) berhak menghentikan pelayanan medis jika mengalami gangguan atau tindakan pelecehan saat bertugas.
Langkah tegas ini diambil menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang menimpa nakes perempuan di sebuah rumah sakit di Bantul, DI Yogyakarta, pada 26 Oktober 2026.
Peristiwa yang kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah terkait pentingnya jaminan keselamatan kerja bagi nakes di fasilitas kesehatan.
Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Ika Trisia menyatakan keselamatan nakes saat menjalankan tugas di fasilitas kesehatan (faskes) menjadi perhatian serius pemerintah.
"Tenaga kesehatan yang mengalami gangguan apa pun bentuknya berhak menghentikan pelayanan, sepanjang penanganan kegawatdaruratan telah selesai," ujar Ika Trisia di Badung, Bali, kemarin.
Ika Trisia menegaskan bahwa payung hukum perlindungan tenaga kesehatan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17, Peraturan Pemerintah Nomor 28, hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13.
Melalui aturan itu, Kemenkes minta seluruh pimpinan fasilitas kesehatan memberikan perlindungan maksimal serta menyiapkan kanal pengaduan internal yang bisa diakses secara terbuka.
Selain ancaman pelecehan dan gangguan fisik, Kemenkes juga memastikan perlindungan nakes dari masalah beban kerja berlebih (overwork).
Kemenkes menegaskan tenaga kesehatan (nakes) berhak menghentikan pelayanan medis jika mengalami gangguan atau tindakan pelecehan saat bertugas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
