DPR Dukung Danantara: BUMN Harus Fokus Bisnis Inti, Stop Keserakahan Negara!
"Kita ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata. Jangan sampai semua ekosistem bisnis dari atas sampai bawah dikuasai BUMN," ujar Demer.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa tantangan terbesar memangkas BUMN adalah resistensi politik dan birokrasi.
"Di swasta, mematikan entitas bisnis itu biasa.
Di BUMN, mendirikan itu gampang, tetapi menutupnya susah setengah mati karena berisiko membongkar kebobrokan manajemen masa lalu," ujar Wijayanto.
Wijayanto membeberkan realitas pahit BUMN saat ini.
Menurutnya, dari ribuan entitas, sekitar 50 persen mengalami kerugian.
Hanya ada delapan perusahaan besar yang menyumbang mayoritas dividen negara, di mana lima bank BUMN menyumbang lebih dari 60 persen dividen.
Fakta berikutnya, sejak Danantara dibentuk, tercatat sudah ada sekitar 150 perusahaan yang tidak produktif dan mulai dihentikan operasinya.
Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, BUMN sudah terlalu jauh masuk ke sektor-sektor yang seharusnya digarap oleh pihak swasta maupun UMKM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
