DPR Dukung Danantara: BUMN Harus Fokus Bisnis Inti, Stop Keserakahan Negara!
Menurut Demer, sapaan akrabnya, lewat konsolidasi keuangan terpusat di Danantara, keputusan penutupan (disinvestment) maupun penyertaan modal tidak lagi terkunci oleh birokrasi anggaran murni tahunan APBN.
Demer menyoroti dampak besar dari rencana penutupan sekitar 700 hingga 800 BUMN serta anak-cucu perusahaannya.
Pertama, pembersihan jabatan. Diperkirakan ada setidaknya 7.500 posisi direksi dan komisaris yang akan kehilangan jabatannya.
Kedua, adanya perlindungan sektor UMKM & swasta:
Ke depan, BUMN dan anak usahanya dilarang mengambil proyek bernilai di bawah Rp50 miliar guna memberikan ruang bagi pengusaha lokal, Kadin, HIPMI, dan UMKM untuk tumbuh.
Ketiga, fokus empat fungsi utama.
Menurut Demer, BUMN ke depan hanya boleh beroperasi pada bidang keamanan negara.
Semisal, Pindad, PAL, Peruri, proyek infrastruktur bernilai raksasa yang tidak sanggup digarap swasta, pengembangan daerah tertinggal (seperti kawasan Mandalika atau Labuan Bajo), serta penugasan khusus pelayanan publik/pangan (seperti Bulog).
Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, BUMN sudah terlalu jauh masuk ke sektor-sektor yang seharusnya digarap oleh pihak swasta maupun UMKM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
