Benarkah KUHP Baru Membatasi Demokrasi? Ini Penjelasan Wamenkum Edward Hiariej

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam mendukung sosialisasi dan pemahaman publik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Komitmen tersebut tercermin melalui partisipasi dan perhatian terhadap Program Televisi Prioritas Indonesia yang disiarkan Metro TV, Jumat (9/1) kemarin dengan tema ‘Menjawab Keresahan Publik terkait KUHP dan KUHAP Baru’.

Dalam program tersebut, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward O.S. Hiariej, menyampaikan bahwa Pemerintah secara konsisten melakukan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru.

Sosialisasi ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat serta meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang.

Pembaruan hukum pidana ditegaskan tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memperkuat kepastian hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia.

Menurutnya, KUHP baru mengedepankan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang diterapkan secara terbatas dan selektif.

Mekanisme keadilan restoratif tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana dan hanya dapat diterapkan dengan persetujuan korban, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban serta kepentingan hukum yang lebih luas.

Wamenkum Edward Q.S. Hiariej juga menekankan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam implementasi KUHP dan KUHAP.